Jakarta (ANTARA)- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak Pemerintah meninjau ulang rencana perubahan Bea Keluar (BK) CPO (crude palm oil) agar lebih adil, proporsional, dan tidak memberatkan petani serta produsen sawit.
"Kami sampaikan seruan itu karena BK progresif yang dikenakan selama ini memberikan dampak negatif kepada industri sawit nasional," kata Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Fadhil mengatakan, pihaknya menyampaikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar